Home > LAIN-LAIN > Seputar Sunset Policy

Seputar Sunset Policy

Terakhir tersiar kabar kalo Program SUNSET POLICY akan diperpanjang oleh Pemerintah. Yang semula berakhir 31 Desember 2008 diperpanjang menjadi  28 Februari 2009.

Loh kok bisa….. mungkin saja pemasukan pajak yang ditargetkan Pemerintah belum tercapai, maka diperpanjanglah program tersebut.

APA itu SUNSET POLICY

Sunset policy BUKAN PENGAMPUNAN PAJAK tapi fasilitas penghapusan DENDA dan BUNGA dari pajak tahun-tahun yang belum atau kurang lapor. selama 10 tahun ke belakang untuk yang punya NPWP sebelum tahun 2008, dan yang punya NPWP pada tahun 2008, harus LAPOR pendapatan selama 5 tahun ke belakang.

Pemerintah mengharapkan bagi yang sudah punya NPWP dan sudah melaporkan SPT untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang lebih besar dari yang sudah dilaporkan oleh Wajib Pajak selama ini. Sebagai konsekuensinya Pemerintah akan menghapuskan denda serta bunga yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

SIAPA BAYAR PAJAK

Sebenarnya siapa saja yang harus membayar pajak. Yang pasti semua orang yang berpenghasilan di Bumi Indonesia harus bayar pajak. Nah untuk besarnya pajak yang dibayar tentunya berlainan sesuai dengan asal usul penghasilan tersebut diperoleh.

Ada ketentuan yang membebaskan orang perorangan untuk membayar pajak dengan nilai 0% nila penghasilan yang diterimanya selama setahun apabila kurang dari nilai PTKP. Jadi bukan tidak bayar pajak, tetapi rate pajaknya 0%.


Banyak sekali pertanyaan di masyarakat seputar SUNSET POLICY ini, mereka juga meragukan dan khawatir program ini akan berjalan secara baik dan benar dan bukan menjadi ajang aparat pajak untuk mencari-cari kesalahan Wajib Pajak.

Kurangnya sosialisasi dan tersedianya informasi yang lebih seputar program ini yang mungkin menjadi penyebab segelintir masyarakat memiliki asumsi demikian.

Banyak pertanyaan di kalangan masyarakat yang mereka peroleh tidak langsung dari instansi terkait melainkan dari teman, pencarian dengan internet, gosip yang keakuratan dan lebenarannya masih disangsikan dan dipertanyakan pula.

Mungkin sebagian pertanyaan yang sempat Saya dengar diantaranya :

  1. Bagaimana kalau Saya punya harta sudah lama dan lebih dari 10 dan belum sempat dilaporkan
  2. Bagaimana dengan Deposito, uang tunai, perhiasan, apakah perlu saya laporkan semuanya.
  3. Bagaimana dengan Harta tercantum atas nama saya tetapi pemilik sebenarnya adalah orang lain (pinjam nama). Apa perlu dilaporkan juga.
  4. Kenapa program sunset policy berupa pengampunan denda dan bunga ini hanya berlaku sampai dengan tahun pajak 2006, sedangkan untuk 2007 yang sudah dilaporkan bagaimana, bukankah hal ini berhubungan…dan akan menjadi jebakan
  5. Saya sudah pensiun tetapi memiliki rumah, apakah masih perlu membuat NPWP
  6. dan masih banyak lagi seputar pertanyaan yang berhubungan dengan Sunset Policy dan NPWP

Nah ada baiknya bagi mereka yang masih ragu akan program Sunset Policy dan juga pembuatan NPWP untuk mengkonsultasikan dahulu perlu atau tidaknya melakukan Sunset kepada pihak-pihak yang dapat diandalkan. Anda jangan langsung percaya saja apa yang disampaikan.

Sebagai contoh Jangan beranggapan sebuah biro konsultan pajak yang dimintakan oleh sebuah perusahaan untuk menyampaikan pandangannya mengenai program Sunset ini ada dipihak anda. Belum tentu hal itu terjadi, ada juga sebagian biro konsultan pajak yang berada di posisi perusahaan yang membayarnya, mengingat perusahaan yang selama ini ngemplang pajak akan keberatan bila diminta membayar pajak, maka ia meminta bantuan pihak ke tiga untuk menyampaikan hal tersebut dengan berbagai cara.

Intinya Kita kalo sebagai karyawan harus meminta apa yang menjadi hak kita dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita.  Hak  karyawan adalah menerima bukti pembayaran pajak PPh 21 bulanan (bisa dalam bentuk slip gaji) dan menerima lampiran 1721 A1 dari pemotong pajak/ pemberi kerja. Selain itu Kita juga harus menjalankan kewajiban kita membuat NPWP dan melaporkan SPT tahunan.

Sedangkan dari sisi Perusahaan berkewajiban untuk membayar PPh 21 bulanan dan mengurus 1721 A1

 

Related topic  Link:

Tarif PPh 21 Tahun 2009

Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Insentif Pajak PPh 21

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: